Selain selaku negara agraris, Indonesia juga diketahui selaku salah satu negara bahari di dunia. Meski demikian, masih belum banyak orang yang mampu menerangkan apa bahwasanya negara laut tersebut dan mengapa Indonesia mendapat julukan tersebut.
Berikut ialah klarifikasi lengkap tentang istilah Indonesia selaku negara bahari.
Pengertian Negara Maritim
Jika diterangkan secara singkat dan sederhana, negara maritim yakni sebuah negara yang kawasan teritorial lautnya lebih luas dibandingkan dengan daerah teritorial daratan.
Namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa negara maritim merupakan suatu negara yang berisikan banyak pulau atau disebut juga negara kepulauan. Pada intinya, negara laut dapat diartikan selaku negara yang dikelilingi oleh daerah laut dan perairan yang luas.
Hal tersebut bisa terlihat dari panjang garis pantai pulau di Indonesia yang mencapai 81.000 km. Panjang tersebut menempati posisi kedua sesudah Kanada selaku negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.
Istilah laut sungguh erat keterkaitannya dengan segala acara yang berhubungan dengan pelayaran dan jual beli serta bekerjasama dengan kelautan. Oleh alasannya itu, perumpamaan ini kerap digunakan pada terminologi kelautan dan kemaritiman yang berkenaan dengan maritim dan pelayaran jual beli bahari.
Ciri Negara Maritim
Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, negara bahari yaitu istilah bagi sebuah negara yang berada di daerah bahari teramat luas. Suatu negara baru mampu dibilang sebagai negara kepulauan atau negara kelautan kalau memiliki banyak pulau, mirip halnya Indonesia dan Filipina.
Jika diterangkan lebih rinci, acara kemaritiman yang dipahami oleh beberapa golongan penduduk lazimnya mengacu pada seluruh acara di maritim yang berhubungan dengan pelayaran dan jual beli. Nah, berikut ini yakni beberapa ciri negara bahari yang perlu dimengerti, antara lain:
- Negara maritim memiliki wilayah perairan atau maritim yang lebih luas sekitar 2/3 dari kawasan daratan
- Memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan atau laut
- Memiliki sumber daya laut sungguh besar, baik sumber daya alam ,mineral, energi, dan lain sebagainya
- Sebagian besar orangnya berprofesi sebagai nelayan atau profesi yang lain yang berhubungan dengan kelautan
Pilar Penyangga Negara Maritim
Negara laut seperti Indonesia berada di kondisi alam dan budaya yang dipengaruhi komponen politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keselamatan. Berikut ini ialah penjelasannya, adalah:
- Sistem politik diharapkan untuk menjamin keutuhan seluruh daerah keplauan Indonesia selaku satu kesatuan, termasuk perbatasan, kawasan pedalaman, pulau terluar dan terpencil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Sistem ekonomi yang besar lengan berkuasa diperlukan mampu mengembangkan jual beli lewat laut meliputi dalam maupun luar neger, serta mendorong kemajuan industri dan jasa laut
- Sistem sosial dan budaya mesti menjunjung tinggi harkat manusia, kemajemukan etnik, buda, agama dan memunculkan semangat cinta maritim
- Sistem pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan dan hukum di seluruh daerah laut kedaulatan dan juridiksi nasional. Wilayah tersebut meliputi darat, bahari, dan udara di seluruh nusantara
Untuk mendukung upaya terciptanya negara laut, maka diharapkan pembangunan infrastruktur dan institusi kemaritiman. Tujuannya yaitu utuk memaksimalkan fungsi tradisi dan masyarakat laut.
Selain itu, juga untuk mengembangkan mobilitas perdagangan antar pulau dan mancanegara lewat jalur bahari. Oleh karena itu, pilar penyangga bahari berisikan perdagangan, pelayaran, infustri dan kekuatan laut mesti selalu bersinergi dan berkembang.
Visi & Misi Kemaritiman di Indonesia
Dalam visi mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maritim, maka harus ditopang dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan kemanan. Negara harus menguasai wilayah lautan secara penuh dengan segala isinya.
Sedangkan misi maritim Indonesia ialah membangun secara positif kekuatan bahari meliputi faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan untuk mendukung tercipta Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai visi maritim Indonesia.
Konsep Negara Maritim
Negara laut mengacu pada suatu rancangan yang mengutamakan pemanfaatan semua sumber daya alam di daerah bahari yang bermaksud untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan negara. Kata bahari bantu-membantu mampu diartikan layaknya daerah bahari yang memberikan suatu negara dengan dominan masyarakatmelakukan pekerjaan di daerah perairan.
Berikut ini ialah beberapa aktivitas ekonomi yang acap kali dikerjakan sebagai bab desain negara maritim, ialah:
- Jasa penyeberangan kapal antar pulau dan negara
- Industri pengerjaan kapal laut
- Industri reparasi kapal
- Industri logistik pengiriman barang melalui jalur maritim
- Aktivitas perekonomian pelabuhan
- Tol laut
- Jasa pernavigasian kapal
- Terminal peti kemas
- Jasa pergudangan maritim
- Industri pengerjaan senjata dan kapal perang.
Meski dikala ini Indonesia mempunyai predikat selaku negara bahari, namun untuk mewujudkan konsep tersebut bukan sebuah yang mudah. Sebab untuk merealisasikan desain kemaritiman, seluruh penduduknya mesti sadar dan bisa berpikir lebih logis dengan memandang bahari mulai dari sisi wadah, isi, sekaligus geografisnya.
Selain itu, penting juga untuk mengusahakan penerapan taktik geopolitik yang tepat. Contohnya, mulai membiasakan diri untuk mengetahui penggunaan kata laut, bukan kelautan. Dengan demikian, kita mampu melihat secara luas dan memanfaatkan laut selaku media pemersatu bangsa, bukan sekadar wadah untuk melaksanakan eksploitasi besar-besaran.
Selain itu, perlu adanya sudut pandang lain untuk menyaksikan bahari, adalah menimbulkan maritim layaknya media perhubungan yang nantinya digunakan sebagai media sumber daya, media pertahanan dan keselamatan, serta media diplomasi. Perlu diketahui, maritim bukan sekadar rintangan, hambatan, atau hambatan bagi suatu negara kelautan.
Contoh Negara Maritim
Setelah mengetahui definisi, ciri dan konsepnya, berikut ada beberapa acuan negara laut di dunia, antara lain:
| Nama Negara | Garis Pantai (KM) |
| Filipina | 36.289 |
| Indonesia | 54.716 |
| Inggris | 12.429 |
| Irlandia | 1.448 |
| Islandia | 4.970 |
| Jepang | 29.751 |
| Kuba | 3.735 |
| Madagaskar | 4.826 |
| Papua Nugini | 5.152 |
| Selandia Baru | 15.134 |
Perbedaan Negara Maritim dan Negara Kepulauan
Beberapa waktu belakangan, ada banyak sekali pertanyaan yang terlontar terkait status Indonesia selaku negara laut atau negara kepulauan. Pertanyaan ini sempat mencuat sehabis pemerintah membuat kebijakan poros maritim, padahal pemerintahan sebelumnya lebih menekankan pengembangan pada sektor daratan atau agraris.
Lalu, apa sesungguhnya perbedaan antara negara maritim dan negara kepulauan, simak klarifikasi lengkap berikut ini:
1. Indonesia Sebagai Negara Maritim
Seperti yang sudah kita ketahui bareng , negara maritim yaitu negara yang terdiri dari wilayah lautan yang terhubung dengan pulau-pulau di dalamnya. Jika dilihat dari faktor militer, negara laut lebih mengandalkan pasukan angkatan bahari dengan kekuatan blokade di wilayah sendiri ataupun di kawasan perairan lawan.
Bukan hanya itu, negara maritim juga mengusung kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan bahari secara optimal. Kaprikornus jangan heran, jika banyak sekali negara kepulauan yang tidak mampu disebut selaku negara bahari. Alasannya karena negara tersebut belum bisa mengoptimalkan potensi bahari. Namun sebaliknya, ada banyak juga negara dengan daerah maritim terbatas, tetapi bisa memaksimalkan potensi laut yang dimiliki.
Melalui kebijakan baru Indonesia selaku poros laut dunia, pastinya diharapkan santunan yang besar dari kekuatan alutsista dari TNI Angkatan Laut dan juga TNI Angkatan Udara demi mempertahankan kedaulatan NKRI.
Di samping itu, status negara laut juga mengharuskan Indonesia untuk mengelola dan mempergunakan kekayaan bahari secara optimal di banyak sekali jenis perairan. Mulai dari perairan kepulauan, laut wilayah, perairan pedalaman, zona ekonomi langsung, zona suplemen, landas kontinen, dasar bahari internasional, dan hak atas maritim bebas.
Berdasarkan data kewilayahan Republik Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, luas total daerah perairan Indonesia mencapai sekitar 6,32 km2. Tentu luasan ini lebih besar dibandingkan dengan daratannya yang cuma meraih 1,905 juta km2.
Tak cuma itu, lautan Indonesia diketahui sebagai kawasan Marine Mega Biodiversity terbesar di dunia sebab memiliki sekitar 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput bahari, dan 950 spesies biota terumbu karang.
2. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan
Berdasarkan konvensi HUKLA 1982, Indonesia yaitu negara kepulauan sebab menyanggupi syarat seperti luas laut dibanding luas daratannya tidak kurang dari 1:1 dan tidak lebih dari 9:1. Selain itu, jarak antar pulau yang mampu dihubungkan dengan garis pangkal yang tampaktidak melebihi 100 mil dengan pengecualian 125 mil.
Indonesia memiliki kawasan yang berisikan banyak pulau dan daratan yang terpisah oleh lautan. Artinya, pertahanan kedaulatan lebih mengandalkan kedatangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selaku first line of defence.
Mengingat sejumlah fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, lantas mengapa Indonesia masih disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia padahal area lautnya lebih besar daripada daratannya?
Indonesia mempunyai wilayah yang terdiri atas pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya sebanyak 17.500 pulau. Pulau-pulau ini terhubung oleh bahari dan selat sehingga menjadi wilayah yang dikenal dengan sebutan Nusantara. Menariknya, setiap kawasan ini mempunyai keragaman yang berlawanan-beda.
Pengertian wacana negara kepulauan ini juga diatur dalam artikel 46 United Nations Conventions on the Law of the Sea atau Konvensi PBB perihal Hukum Laut.
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
Dengan kondisi wilayah Indonesia berupa kepulauan dengan garis pantai terpanjang ke -2 di dunia menjadikannya memiliki potensi menjadi Poros Maritim Dunia. Tujuan Poros Maritim Dunia yakni menjadi negara maritim yang besar, berpengaruh dan makmur lewat indentitas bangsa, pengamanan kepentingan dan keselamatan bahari, serta pemberdayaan potensi bahari untuk pemerataan ekonomi Indonesia.
Oleh alasannya adalah itu, Indonesia harus membangun aspek infrastruktur, politik, sosial, budaya, keamanan dan ekonomi untuk meweujudkan tujuan tersebut. Hal itu mampu dicapai dengan penegakkan kedaulatan kawasan laut Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas bahari, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi kekayaan alam, serta meningkatkan mutu dan kuantitas SDM kelautan.
Berikut ini yakni 5 Pilar Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu:
- Pilar pertama: pembangunan budaya laut Indonesia
- Pilar kedua: akad dalam menjaga dan mengorganisir sumber daya laut dengan konsentrasi pada kedaulatan pangan bahari lewat pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama
- Pilar ketiga: mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas laut dengan membangun tol laut, pelabuhan maritim, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata laut
- Pilar keempat: diplomasi bahari dengan mengajak semua mitra Indonesia untuk berafiliasi di bidang kelautan
- Pilar kelima: membangun kekuatan pertahanan laut